RAPBN 2008: Untuk siapa disajikan?
Anggito Abimanyu
28 Agustus 2007, 9:55:24 AM

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan pemerintah telah ditanggapi sejumlah kalangan secara beragam. Dari sekian pendapat yang optimistik terhadap RAPBN 2008 ini, muncul juga pendapat yang skeptis. Bagaimana menjelaskan konfigurasi RAPBN 2008 ini sehingga kita memperoleh pemahaman yang utuh?

Optimistis & realistis

RAPBN 2008 adalah sebuah rancangan pemerintah. Yang namanya rancangan pemerintah, tentu harus disajikan dalam semangat optimistis, namun tetap realistis. Oleh karena itu, apa yang disajikan dalam RAPBN 2008 tidaklah sekadar obral janji sebagaimana disampaikan sebagian kalangan terhadap RAPBN 2008 ini.

Di dalam RAPBN 2008 disajikan target pertumbuhan ekonomi 6,8%. Bagi pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 6,8% itu cukup realistis. Kenapa?

Perkiraan pertumbuhan ekonomi disusun sebelum kondisi perekonomian mengalami gejolak pada akhir Juli 2007 sebagai akibat dari subprime mortgage di pasar keuangan Amerika Serikat. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit mengalami penurunan dan akan berdampak pada perekonomian domestik.

Memang terdapat risiko pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,8%, namun mengingat perkiraan pertumbuhan ekonomi 2008 lebih banyak didukung oleh faktor domestik (konsumsi, investasi dan ekspor), capaian pertumbuhan ekonomi 6,8% masih dapat dipertahankan. Kontribusi total konsumsi terhadap pertumbuhan sebelum dan sesudah krisis, yang berada pada kisaran 65% menunjukan bahwa peranan konsumsi masih cukup dominan.

Dari sisi domestik, optimisme pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2008 juga didukung perkembangan ekonomi yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I dan II 2007 yang masing-masing 5,97% dan 6,28%, sehingga secara keseluruhan 2007 akan dapat mencapai 6,3%.

Sementara itu dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan di semua sektor. Pertumbuhan yang tinggi berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Dalam 2008 sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,7% lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan 2007. Berdasarkan hal-hal inilah pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi 6,8% dapat dicapai.

Pendapat yang berkembang saat ini terhadap RAPBN 2008 (dan juga APBN-APBN sebelumnya) adalah kemampuan pemerintah yang sebatas target dengan realisasi di bawah yang direncanakan. Pendapat ini jelas tidak jujur ilmiah dan tidak proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Fakta di lapangan, berdasarkan data dari instansi resmi yang berhak mengeluarkan data menunjukkan seluruh indikator ekonomi, baik yang disebut sebagai “indikator antara” maupun indikator riil menunjukkan perbaikan.

Prorakyat

Salah satu diskusi yang berkembang saat ini adalah wacana yang berkembang selama ini kebijakan pemerintah terjebak pada pemikiran-pemikiran Washington Consensus. Sebagai edukasi bagi kita semua, perlu dikemukakan bahwa Washington Consensus (Kesepakatan Wahington) merupakan sebutan bagi lembaga seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS, yang bermarkas di Washington yang sangat terkontaminasi berbagai kepentingan.

Washington Consensus menyatakan kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Banyak yang beranggapan butir-butir Washington Consensus merupakan syarat bagi berfungsinya mekanisme pasar dan lebih sering diartikan sebagai neo liberal.

Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah untuk siapakah RAPBN 2008 ini disajikan? Betulkah pendapat yang menyatakan bahwa RAPBN 2008 ini tidak prorakyat? Untuk membuktikan hal ini, mari kita bedah RAPBN 2008 ini.

Komitmen pemerintah untuk mengarahkan RAPBN 2008 ini untuk kepentingan rakyat jelas sangat kuat. Hal ini setidaknya dapat dibaca dari indikator berikut. Pertama, pada 2007 pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan efisiensi dan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas serta penajaman efisiensi & efektivitas belanja modal. Langkah ini akan semakin diperkuat pada 2008 sebagaimana tercermin dalam pos-pos belanja negara RAPBN 2008. Langkah ini menunjukkan pemerintah berkomitmen kuat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap rakyat.

Konsekuensi dari langkah ini, pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi sebelum dan sesudah pengalihan belanja barang ke barang modal mengalami pergeseran dengan hasil yang mengarah kepada peningkatan investasi pemerintah. Akibat dari pengalihan anggaran belanja barang ke belanja modal, investasi pemerintah pada 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007. Dan sebaliknya, konsumsi pemerintah pada 2008 mengalami penurunan dibandingkan 2007.

Kemana alokasi investasi pemerintah ini diarahkan? Sesuai dengan karakter dari belanja modal pemerintah, investasi pemerintah ini diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur penting lainnya seperti pembangkit listrik dan gedung sekolah.

Selama ini muncul stigma di sebagian pihak tentang fokus pemerintah di bidang infrastruktur selalu diarahkan pada megaproyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN/swasta, seperti jalan tol. Padahal, terhadap megaproyek seperti ini, peran pemerintah hanya sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin bila proyek tersebut gagal karena faktor nonteknis.

Kenapa pemerintah perlu menyiapkan skim penjaminan bagi proyek-proyek ini? Pemerintah melihat bahwa multiplier effect dari proyek tersebut bagi perekonomian rakyat sangat besar.

Toh, yang namanya skema penjaminan, pemerintah hanya mengeluarkan surat penjaminan, yang baru dapat berisiko secara fiskal bila proyek tersebut gagal. Faktanya, meski dalam APBN 2007 pemerintah menganggarkan dana dukungan infrastruktur Rp2 triliun, namun hingga semester I 2007 realisasinya masih nol.

Dan perlu diingat, pemerintah sangat selektif dalam memberikan penjaminan terhadap jenis-jenis proyek infrastruktur. Di dalam RAPBN 2008 ini, dana dukungan bagi proyek infrastruktur sebesar Rp2 triliun.

Kedua, RAPBN 2008 mengalokasikan dana subsidi dalam jumlah yang besar. RAPBN 2008 mengalokasikan dana subsidi BBM Rp46,7 triliun dan subsidi listrik Rp27,8 triliun yang belum memperhitungkan carry over subsidi listrik 2007 sebesar Rp1,2 triliun.

Pemerintah juga menyediakan dana subsidi non-energi seperti subsidi pupuk Rp8,7 triliun, subsidi pangan Rp5,5 triliun, dan subsidi benih Rp375,0 miliar. Pemerintah juga memberikan subsidi kredit program Rp2,1 triliun a.l. untuk kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) Rp675 miliar, kredit kepemilikan rumah sederhana (KPRS) termasuk rumah Rusunami Rp800 miliar, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) sebesar Rp449 miliar, subsidi kredit bunga di NAD sebesar Rp40 miliar.

Berdasarkan konfigurasi RAPBN 2008 di atas dan juga bagaimana hasil dari kinerja pemerintah selama ini dalam upayanya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, jelas bahwa pemerintah melalui APBN terbukti tidak sekadar mengobral janji dan iming-iming semata.

Oleh Anggito Abimanyu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu