GEJOLAK MINYAK-RUPIAH
Suara-Karya, 29 November 2007
JAKARTA (Suara Karya): Sikap waspada dan antisipatif terhadap gejolak harga minyak dan depresiasi rupiah jangan hanya ditunjukkan oleh pemerintah saja, melainkan juga oleh pelaku industri dalam negeri. Setelah harga minyak hampir dipastikan bertahan di atas 97 dolar AS per barel selama 2008, para industriawan juga harus mengantisipasi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah valuta utama, khususnya dolar AS.
Kecenderungan itu diingatkan Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Bambang Trisulo, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, dan Reza Wibawa dari PT Brankas Wealth Management. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (28/11).
Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan biaya produksi di sektor industri melonjak. Sebab, banyak industri mengandalkan impor untuk barang modal, komponen, dan bahan baku.
Pemerintah sendiri mulai menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap APBN 2008. Disiapkan sembilan langkah pengamanan APBN 2008, termasuk antisipasi untuk stabilitas indikator ekonomi makro lainnya.
Menurut Thomas Darmawan, kenaikan harga bahan baku, khususnya yang berbasis impor seperti gandum dan gula, sudah harus ditanggung produsen makanan dan minuman akibat naiknya harga minyak. Maka, penurunan nilai tukar rupiah makin meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor yang sudah tinggi harganya itu.
“Ini akan berimplikasi terhadap industri dan terpaksa harus melakukan penyesuaian dan efisiensi. Tampaknya kenaikan harga jual produk harus dilakukan karena peningkatan biaya produksi tidak bisa ditahan lagi. Belum lagi biaya transportasi yang juga ikut naik,” kata Thomas.
Dia mengatakan, hingga kini, banyak industri makanan dan minuman di Indonesia yang mengandalkan sebagian besar bahan bakunya dari impor. Sebab, bahan-bahan baku itu tidak diproduksi atau relatif tidak banyak dihasilkan di Indonesia.
“Kita berusaha tidak menaikkan harga jual produk terlalu tinggi. Sebab daya beli masyarakat juga masih lemah dan skala prioritas masih hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini membuat kalangan industri harus melakukan efisiensi besar-besaran,” tutur Thomas.
Sedangkan Bambang Trisulo menuturkan, kenaikan harga minyak dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diharapkan tidak terlalu lama. Pemerintah diminta bisa me-ngendalikan gejolak dan dampak akibat kedua masalah itu.
“Tentunya pemerintah tidak tinggal diam dan akan melakukan antisipasi agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa dijaga di bawah Rp 9.300 per dolar AS. Ini karena industri dan dunia usaha sudah mengasumsikan nilai tukar terendah di kisaran Rp 9.200-Rp 9.300 per dolar AS. Saat ini memang belum ada antisipasi atau penyesuaian khusus terhadap gejolak rupiah,” kata Bambang.
Namun, menurut dia, para pengusaha berharap gejolak harga minyak dan nilai tukar rupiah tidak berlangsung lama. Terpenting, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya inflasi dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.
“Yang penting pemerintah harus bisa menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut penting bagi dunia usaha. Kalau masalah kenaikan biaya produksi, kita akan berupaya keras melakukan efisiensi dan penyesuaian sehingga tidak terlalu berat bebannya,” tutur Bambang.
Sementara itu, Kadin Indonesia minta pemerintah lebih memfokuskan kebijakannya pada pengembangan industri padat karya (labour intensive). Pengembangan industri padat karya perlu sebagai antisipasi keterpurukan sektor riil.
Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan, sembilan indikator pengamanan fiskal untuk mengantisipasi keterpurukan sektor riil yang disusun Depkeu masih memerlukan implementasi yang lebih konkret. Namun, dunia usaha memberi apresiasi kepada pemerintah yang cepat tanggap mengantisipasi perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga minyak mentah. Antara lain tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan harga BBM bersubsidi hingga 2009.
Sembilan langkah kebijakan fiskal itu dengan sendirinya akan bekerja menyaring tekanan, terutama dari sisi kenaikan biaya produksi yang dialami dunia usaha. Namun, daya tahan ekonomi masing-masing negara berbeda-beda, sehingga masih diperlukan langkah strategis untuk mengamankan pertumbuhan sektor riil. “Dari kebijakan fiskal, pemerintah masih perlu merumuskan langkah antisipatif yang lebih konkret. Karena itu, Kadin Indonesia ingin mendiskusikan ini dengan Menkeu, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian,” kata Hidayat. Dia menambahkan, pemerintah perlu memberi kemudahan bagi industri padat karya, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, industri pengolahan hasil hutan, hingga beberapa sektor kimia hilir. Sektor-sektor itu langsung terkena dampak signifikan atas gejolak kenaikan harga minyak. “Sektor padat karya ini sangat rentan dan dapat menimbulkan gejolak yang besar,” katanya.
(Andrian/Agus)
