Penyerapan anggaran 2007 tetap rendah
Bisnis-Indonesia, 29 November 2007

JAKARTA: Realisasi penyerapan anggaran 2007 untuk belanja modal dan barang pemerintah sampai 15 November baru mencapai 56,5% atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan tahun lalu yang sebesar 52%.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan parameter peningkatan penyerapan anggaran dapat dikatakan lebih baik jika naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Karena itu, setiap kementerian dan lembaga (k/l) diingatkan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya dalam sisa waktu hingga akhir tahun. “Kami akan melihat hingga tiga minggu ke depan, atau sampai satu bulan terakhir. Tahun ini agak bagus [penyerapannya],” tuturnya di Departemen Keuangan, kemarin.

Meskipun demikian, Menkeu mengakui penyerapan pada November semestinya dapat di atas tingkat 60%. Dia menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan agar anggaran dapat terserap sesuai target. Belanja modal dan belanja barang merupakan salah satu bagian dari alokasi belanja pemerintah pusat.

Ekonom Kepala BNI Tony Prasetiantono menilai rendahnya penyerapan itu karena para birokrat saat ini sangat berhati-hati dalam melakukan belanja seusai dengan peraturan. “Akibatnya banyak anggaran yang tidak terserap dan proyek batal,” katanya.

Selain itu, dampak dari demokratisasi membuat para peserta yang kalah dalam tender melakukan protes yang kerap berakibat pelaksanaan lelang harus diulang. Namun begitu, masih ada waktu satu bulan untuk mendorong penyerapan anggaran kendati sangat mustahil mencapai target.

Untuk itu, Tony menyarankan agar pemerintah pada tahun depan dapat melakukan antisipasi awal agar kasus seperti itu tidak terjadi. Dengan demikian, diharapkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 dapat berfungsi dengan maksimal sebagai stimulus fiskal.

Tutup anggaran

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menginformasikan penutupan tahun anggaran akan dilakukan pada 14 Desember. Terkait dengan hal itu, semua proses konstruksi akan dilakukan sampai akhir tahun.

Akan tetapi, satuan kerja (satker) harus menyediakan bank garansi sebagai jaminan atas pekerjaan yang dilakukan selesai sampai akhir tahun.

Untuk efisiensi anggaran, jelas Menkeu, pemerintah akan melakukan perubahan dalam hal penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Bila dulu penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis oleh para menteri terkait, mulai tahun depan cukup disampaikan oleh gubernur. “Ini untuk efisiensi, dan juga menciptakan keteraturan dan regularitas,” tuturnya.

Menurut dia, DIPA ini sudah harus mulai diserahkan pada 2 Januari tahun depan.

Dirjen Perimbangan dan Keuangan Daerah Depkeu Mardiasmo menyatakan sampai saat ini sudah ada dua provinsi yang menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Sudah ada, yakni Provinsi Papua sampai ke Depdagri, dan saya dengar Provinsi Jatim pada 29 November ini akan disetujui APBD-nya oleh DPRD,” katanya. (diena. lestari@bisnis.co.id)

Oleh Diena Lestari Bisnis Indonesia bisnis.com