PERTUMBUHAN EKONOMI 2008
Suara-Karya, 14 Januari 2008
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga kajian ekonomi Econit memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2008 akan lebih rendah dibanding 2007.
Ekonomi justru akan tumbuh lebih rendah dari capaian pada 2007 sebesar 6,3 persen. Ini akan terjadi akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang cenderung konservatif dan diperparah dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
“Berbagai persoalan ekonomi baik secara eksternal dan internal, dipastikan masih akan menghadang Indonesia sepanjang 2008,” kata pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini, di Jakarta, Minggu (13/1).
Faktor eksternal yang akan menghadang pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain pelemahan ekonomi Amerika Serikat, yang oleh banyak lembaga ekonomi AS juga dunia diperkirakan hanya akan mencapai 0,8 persen.
Mengingat negara tersebut merupakan target utama ekspor Indonesia, pelemahan ekonomi AS, tentunya akan berdampak pada permintaan produk-produk ekspor dari Indonesia. Alhasil, Hendri juga memprediksi, kinerja ekspor Indonesia juga akan menurun. Hendri memaparkan, kondisi eksternal ini diperburuk dengan semakin meroketnya harga minyak dunia. Ini jelas merupakan ancaman yang serius bagi perekonomian global.
Adapun dari sisi internal, ekonom Econit lainnya, yakni Rasyad Parinduri mengatakan, kebijakan tingkat suku bunga (BI rate) yang diprediksi akan bertahan di level 8 persen sangat berseberangan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.
Pasalnya, kebijakan ini membuat dana yang mengalir ke sektor riil akan sedikit, karena masyarakat lebih senang menyimpan uangnya di bank. “Kalau BI tetap tidak akomodatif, target pertumbuhan ekonomi akan semakin tidak tercapai,” katanya.
Kebijakan Pemerintah
Lebih jauh, Hendri mengingatkan, berbagai hadangan eksternal dan internal sebenarnya akan bisa ditangani jika pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. “Namun berangkat dari track record (rekam jejak) pemerintah di bidang ekonomi, diperkirakan masih tetap konservatif. Pemerintah masih akan tetap fokus pada penyelamatan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) ketimbang menelurkan kebijakan konkret untuk menyelamatkan ekonomi dan industri. Khususnya dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.
Dia menggambarkan, kondisi perekonomian juga akan semakin tertekan seiring kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, kedelai, dan jagung di pasar dunia, karena terbatasnya pasokan. Sementara akibat karakter tim ekonomi pemerintah yang pragmatis dan cenderung “gampangan”, justru menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tetap mengandalkan impor dibanding peningkatan produktivitas di dalam negeri.
“Meski harga naik, pemerintah tetap akan mengimpor komoditas pangan. Agak sulit mengharapkan pemerintah akan segera membuat kebijakan yang memberi kesempatan lebih besar bagi potensi domestik. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memanfaatkan tingginya harga di pasar global,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Hendri, hanya sibuk mengurusi anggaran negara dengan menerbitkan berbagai kebijakan konvensional. Padahal, seharusnya pemerintah lebih fokus mengatasi jumlah pengangguran yang terus bertambah akibat banyaknya perusahaan yang bangkrut. “Kebijakan yang diambil masih akan fokus soal moneter, yakni bagaimana menekan defisit APBN. Jadi bukan bagaimana agar rakyat dapat pekerjaan atau kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Hendri. (Indra)
