PERTUMBUHAN EKONOMI
Suara-Karya, 24 Januari 2008

JAKARTA (Suara Karya): Perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami stagnasi, bahkan berpotensi menurun. Perkiraan ini akan menjadi kenyataan jika tidak ada antisipasi dan penanganan serangkauan masalah internal maupun eksternal yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan.

Tema ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Information and Development Studies (Cides) bertajuk “Menjadi Bangsa Indonesia yang Mandiri di Tengah Tuntutan Globalisasi”, di Jakarta, Rabu (23/1). Hadir pada diskusi ini Ketua Dewan Direktur Cides Umar Juoro, pengamat ekonomi Hendri Saparini, dan anggota DPR Didik Rachbini.

Menurut Umar Juoro, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai 6,8 persen. Apalagi hingga saat ini perekonomian nasional masih berada dalam kondisi hanya sekadar berkembang pada tingkatan alamiah (inersia). “Perekonomian berkembang secara inersia dengan kecepatan moderat. Pertumbuhan di atas 7 persen sangat sulit tercapai. Ini karena dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat tidak bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi dengan tindakan tertentu yang lebih berani,” kata Umar Juoro dalam acara yang sekaligus merupakan peringatan ulang tahun ke-15 Cides.

Menurut Umar, pemerintah enggan merevisi regulasi ketenagakerjaan dan regulasi-regulasi yang selama ini menjadi penghambat investasi. Sedangkan pelaku bisnis juga enggan berinvestasi di sektor padat karya karena mahalnya biaya produksi. Selain itu, ketidakpastian kerangka hukum dan kebijakan dinilai masih menjadi momok bagi calon investor.

Belum lagi terkait masalah masyarakat yang enggan menyerahkan hak miliknya, seperti tanah, kepada pemerintah atau swasta untuk pembangunan infrastruktur. “Dengan perkembangan ekonomi seperti ini, kecenderungan tingkat pengangguran masih tinggi, 9,8 persen, dan kemiskinan mencapai 16,7 persen,” ujarnya.

Umar Juoro prihatin dengan kecenderungan perkembangan ekonomi yang tidak merata; beberapa sektor tumbuh tinggi dan bahkan sangat tinggi mencapai dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya sektor telekomunikasi dan sektor keuangan. Sebaliknya, sektor perdagagan tradisional mengalami kesulitan dengan menurunnya daya beli masyarakat kecil. Sedangkan sektor pertanian dan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar juga tidak berkembang optimal.

Sementara itu, Hendri Saparini mengatakan, perekonomian Indonesia tahun 2008 akan dihiasi tiga masalah fundamental, yakni pelambatan ekspor, peningkatan inflasi, dan peningkatan suku bunga. “Jika tingkat suku bunga naik, tingkat kredit bermasalah (NPL) di berbagai sektor juga akan meningkat,” ujarnya.

Hendri mencontohkan, lima juta unit sepeda motor yang dibeli secara kredit akan gagal bayar. “Konsumen memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan. Lembaga ini memperoleh pendanaan dari perbankan. Kalau ini terjadi, artinya perbankan akan terkena NPL yang tinggi,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi peningkatan inflasi, masyarakat akan mengalami kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok. Dari sisi ekspor, Hendri minta pemerintah segera mendiversifikasi produk ekspor.

Di sisi lain, dipatoknya defisit 1,7 persen pada APBN 2008 dinilai bukan prestasi bagi kinerja perekonomian Indonesia. “Defisit yang turun atau lebih rendah dari suatu target bukan berarti itu suatu prestasi. Ini karena tergantung penyebab defisit turun, apakah karena efisiensi atau karena kemampuan meningkatkan penerimaan,” tutur Hendri.

Menurut dia, selama tiga tahun terkahir, defisit APBN selalu berada pada posisi yang rendah, namun nyatanya anggaran untuk pengeluaran dan penerimaan negara turun. “Pemerintah mengklaim itu adalah prestasi, karena kemampuan pemerintah mengelola kebijakan fislkal. Itu salah besar. Buktinya belanja dan penerimaannya turun. Jadi defisit turun bukan suatu prestasi,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Didik Rachbini mengatakan, pemerintah harus sigap dan cepat tanggap menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang sangat mudah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang sudah sangat terbuka. Apalagi permasalahan yang dihadapi sektor industri manufaktur dan pertanian terkait pasokan energi dan minimnya infrastruktur menyebabkan tidak ada lagi pangan murah.

“Implikasi krisis pangan karena harga-harga naik itu berarti siynal akan terjadinya masalah, kecemburuan, dan kekacauan sosial. Maka dari itu pemerintah harus mempunyai jurus-jurus penyelemat,” katanya. Didik menekankan, pemerintah harus memproteksi sektor pertanian serta menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan pokok. dalam hal ini, bahan pangan strategis harus dapat dijangkau masyarakat. (Indra)