Risiko Likuiditas Meningkat

Target Kredit Tetap Tinggi

Kamis, 7 Agustus 2008 | 01:19 WIB

Jakarta, Kompas – Timpangnya laju penyaluran kredit dibandingkan dengan penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan dalam setahun terakhir membuat risiko likuiditas bank meningkat. Bank Indonesia memperingatkan agar perbankan mulai mengantisipasi kondisi tersebut.

”Bank yang ingin tetap memacu kreditnya harus benar-benar berhitung apakah nantinya sanggup untuk menyiapkan dananya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang,” kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah kemarin di Jakarta.

Jika dana yang tersedia diperkirakan tak akan mencukupi, perbankan sebaiknya mulai menahan ekspansi kreditnya. Ada beberapa indikator yang menunjukkan meningkatnya risiko likuiditas perbankan. Pertama, pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Selama periode Juni 2007-Juni 2008, kredit bertumbuh 31,6 persen, sementara DPK hanya tumbuh sekitar 15 persen. Selama periode Januari-Juni 2008, DPK hanya bertambah sekitar Rp 45 triliun, sementara kredit yang tersalur Rp 144 triliun.

Pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK membuat rasio kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio/LDR) meningkat menjadi 75 persen.

Kedua, struktur DPK didominasi dana jangka pendek, sementara sebagian besar kredit justru berjangka menengah panjang.

Per Juni 2007, 93 persen DPK yang sebesar Rp 1.553,4 triliun merupakan dana jangka pendek, yakni tabungan, giro, deposito satu bulan, dan deposito 3 bulan.

Kondisi ini membuat bank harus menyediakan likuiditas yang lebih besar untuk mengantisipasi penarikan dana besar-besaran.

Risiko likuiditas bakal kian meningkat mengingat perbankan tetap merencanakan pertumbuhan kredit yang tinggi pada semester II-2008.

Berdasarkan rencana bisnis bank (RBB) pertengahan tahun, target penyaluran kredit 2008 sebesar 24 persen, turun tipis dibandingkan dengan RBB awal tahun yang sebesar 24,6 persen.

”Meskipun tren suku bunga sedang meningkat, perbankan optimistis permintaan kredit tetap tinggi pada semester II-2008,” tutur Halim.

Dampak

Jika bank kesulitan likuiditas, dampaknya amat merugikan. Bank yang bersangkutan terpaksa harus meminjam dana dengan harga mahal. Dampak paling berbahaya ialah jika bank kehilangan kepercayaan nasabahnya akibat tak mampu menyediakan dana tunai.

Komisaris Bank Danamon Krisna Wijaya mengingatkan, selain meningkatkan risiko likuiditas, penyaluran kredit yang cepat juga berpotensi menaikkan rasio kredit bermasalah.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono mengatakan, bank sebaiknya mulai memikirkan alternatif sumber pendanaan lain, seperti menerbitkan obligasi global. Namun, itu tidak mudah mengingat pasar keuangan global masih menghadapi krisis akibat kasus subprime mortgage di AS. (FAJ)

Harga Batu Bara Direvisi

39 Perusahaan Diminta Memperbaiki Kontrak Penjualan

Kamis, 7 Agustus 2008 | 01:19 WIB

Jakarta, Kompas – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah meminta 39 perusahaan batu bara untuk menegosiasi ulang kontrak penjualan karena harganya terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar batu bara. Perusahaan diminta menghentikan pengiriman sampai negosiasi dilakukan.

Direktur Jenderal Mineral batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan, Rabu (6/8) di Jakarta, mengemukakan, permintaan peninjauan ulang itu dilakukan agar jangan sampai batu bara dijual terlalu murah.

”Semua kontrak batu bara yang merugikan, termasuk kontrak jangka panjang, kami minta untuk diperbaiki,” katanya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan, sudah enam perusahaan batu bara yang diminta untuk menghentikan dulu pengiriman sampai perbaikan harga dilakukan.

Rata-rata harga jual batu bara dari keenam perusahaan itu 34 dollar AS per ton. Sementara, jika mengacu pada indeks batu bara Indonesia (Indonesia coal index/ICI), harga pasaran batu bara untuk kalori 5.800 adalah 85 dollar AS per ton, sedangkan untuk kalori di atas 6.000 sudah mencapai 90 dollar AS per ton.

Sumbangan ke kas negara

Target produksi batu bara Indonesia tahun 2008 adalah 232 juta ton. Realisasi sampai bulan Mei 2008 mencapai 64,72 juta ton. Total penjualan mencapai 67,12 juta ton (termasuk akumulasi dari sisa penjualan di akhir tahun 2007). Dari total penjualan itu, sebesar 49,78 ton diekspor, sisanya 17,34 juta ton dijual ke pasar domestik.

Dengan harga komoditas batu bara yang semakin tinggi di pasar internasional, pemerintah menargetkan penerimaan dari hasil produksi tahun 2008 bisa mencapai Rp 6,84 triliun.

Tahun 2007, batu bara menyumbang Rp 5,19 triliun ke kas negara. Tahun 2009, dengan target produksi 261 juta ton, penerimaan negara dari batu bara diharapkan bisa mencapai Rp 10,2 triliun.

Selain merevisi kontrak batu bara yang sudah ada, pemerintah akan menetapkan patokan harga jual batu bara untuk kontrak baru.

Bambang Setiawan mengatakan, patokan harga itu akan dikeluarkan setiap bulan. Pemerintah masih merumuskan patokan indeks yang akan dipakai.

Saat ini Indonesia telah memiliki ICI yang digunakan secara terbatas oleh sejumlah perusahaan batu bara di dalam negeri. Sementara di pasar internasional, patokan indeks yang paling sering menjadi acuan adalah Barlow Jonker.

Optimalisasi penerimaan negara dari batu bara juga dilakukan dengan menertibkan data kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Departemen ESDM menengarai produksi riil batu bara Indonesia jauh di atas yang tercatat dalam penerimaan. Sebab, banyak pemerintah daerah yang tidak melaporkan kuasa pertambangan batu bara. Untuk itu, Departemen ESDM bersama pemda akan mengawasi produksi dan penjualan batu bara.

Selain bagi hasil dan royalti, pemda juga ikut menikmati pendapatan asli daerah dari pertambangan batu bara. Selain itu, Departemen ESDM bersama Ditjen Anggaran Departemen Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan mengaudit pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak dari semua perusahaan tambang batu bara. (DOT)

Perlu Manajemen Energi

PLN Diminta Membuat Rencana Pemadaman Jangka Panjang

function Big(me)
{
me.width *= 1.700; me.height *= 1.700;
}
function Small(me)
{
me.width /= 1.700; me.height /= 1.700;
}

KO M PA S / H A M Z I RWA N / Kompas Images Seorang pekerja PT Fokus Garmindo memilah tumpukan kain di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta, Rabu (6/8 ). Pemerintah meminta pengusaha dan serikat pekerja memberi masukan soal pengalihan waktu kerja menyusul krisis listrik di dalam negeri

Kamis, 7 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah meminta pengusaha dan pekerja yang telah mengalihkan waktu kerja ke akhir pekan segera memberi masukan. Berbagai hal positif dan negatif yang muncul terkait implementasi regulasi ini akan dibutuhkan dalam menyusun konsep manajemen energi nasional yang lebih komprehensif.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyampaikan hal ini saat berdialog dengan forum bipartit PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta Timur, Rabu (6/8).

Aparat pemerintah daerah harus menampung masukan pengusaha dan pekerja untuk disampaikan ke tim kecil yang dibentuk kepala daerah setempat.

Tim kecil tersebut selanjutnya wajib melaporkannya kepada Mennakertrans, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Negara BUMN.

”Umpan balik dari pengusaha dan pekerja ke pemerintah penting untuk membenahi manajemen energi nasional. Masukan sangat perlu untuk menyusun konsep manajemen energi yang lebih komprehensif,” kata Erman Suparno.

Proses yang berat

Menurut Erman, sedikitnya 20 persen dari 50.000-an perusahaan besar saat ini sudah mulai mengalihkan waktu kerja ke akhir pekan selama dua hari dalam sebulan. Sisanya diharapkan segera menyusul secara bertahap sampai akhir tahun ini.

Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Energi dan Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kelompok Panasonic Gobel Ali Arifin Tanjung mengatakan, pekerja dan manajemen telah menyusun waktu kerja selama setahun ke depan.

Mereka meminta pemerintah mendesak PLN mengumumkan jadwal pemadaman listrik sebelum surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur libur nasional tahun depan diterbitkan.

”Jadi, kami bisa lebih mudah mengatur jadwal kerja tahun depan,” kata Arifin.

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Panasonic Manufacturing Indonesia TA Moetawakil menambahkan, ”Rencana pemadaman setahun sangat membantu kami untuk menyesuaikan jadwal penerimaan bahan baku, produksi, dan pengiriman produk setahun ke depan.”

Manajemen dan serikat pekerja Panasonic sepakat mengalihkan hari kerja dari Selasa dan Jumat ke dua hari Sabtu. Artinya, dua minggu sekali dalam sebulan, mereka bekerja di hari Sabtu.

Selain itu, produsen elektronik tersebut juga mengurangi operasional lampu penerangan di pergudangan dan jalur produksi untuk penghematan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans Myra Maria Hanartani mengatakan, pemerintah menyadari manajemen dan pekerja membutuhkan proses yang berat dalam masa transisi pengalihan waktu kerja. ”Kami berharap proses ini bisa berjalan kondusif tanpa merugikan pengusaha dan pekerja,” ujarnya. (ham)